Pemprov NTB Optimistis Kebijakan Oplah Dongkrak Produksi Padi 2025
INEWS Gerung – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) terus memantau pelaksanaan kebijakan Optimalisasi Lahan (Oplah) Non Rawa Tahun Anggaran 2025 yang dicanangkan Kementerian Pertanian (Kementan). Kebijakan ini diyakini mampu meningkatkan produksi dan produktivitas padi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kita harus mendukung kebijakan ini sebagai strategi menghadapi tantangan keterbatasan lahan, konversi lahan, perubahan iklim, dan pertumbuhan populasi,” ujar Kepala Distanbun NTB, Muhammad Taufieq Hidayat, Jumat (4/7/2025).
Target 10.574 Hektare, Penanaman Dimulai September
NTB mendapat target 10.574 hektare lahan Oplah Non Rawa, yang tersebar di tujuh kabupaten: Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima. Hingga awal Juli 2025, lahan yang sudah berkontrak baru mencapai 1.215 hektare.
Penanaman padi ditargetkan mulai paling lambat pekan kedua September 2025. Pihak Kementan juga dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan teknis dan administratif.
Produksi Padi Diprediksi Naik Jadi 1,6 Juta Ton
Dengan implementasi kebijakan Oplah, Pemprov NTB menargetkan peningkatan luas panen dari 282 ribu hektare menjadi 310 ribu hektare. Produksi gabah kering giling (GKG) pun diproyeksikan naik dari 1,45 juta ton menjadi 1,6 juta ton.
“Sekarang kita mengalami kemarau basah, ini jadi momentum tepat karena petani akan lebih memilih menanam padi. Kita harus optimis,” ujar Taufieq.
Baca Juga : Pembeli Sepi, Pedagang Tomat di Kota Mataram Keluhkan Penurunan Omzet
Kementan dan Daerah Diminta Perkuat Pendampingan
Taufieq menyampaikan bahwa Kementan meminta adanya pengawasan sejak tahap awal. Ia menegaskan bahwa realisasi Oplah secara nasional baru mencapai 5 persen, sehingga perlu dilakukan percepatan dan pendampingan teknis di lapangan.
Kementan menekankan pentingnya kelengkapan dokumen Survei Investigasi Desain (SID). Dokumen ini wajib ditandatangani oleh ketua kelompok tani atau ketua gapoktan sebagai bukti otentik dan legalitas kegiatan. Penandatanganan tersebut menjadi syarat utama untuk memastikan keabsahan data dan mendukung proses verifikasi serta pelaksanaan program secara transparan dan akuntabel.
“Jika kontrak tidak sesuai aturan, PPK diminta tegas memutusnya. Sinergi pusat dan daerah sangat penting untuk percepatan optimalisasi lahan,” tegas Taufieq.
