Kebijakan pembebasan mobil listrik dari aturan
ganjil genap (gage) di wilayah
Jakarta dinilai perlu mendapat evaluasi menyeluruh.
Produsen kendaraan listrik asal Tiongkok, BYD, menilai bahwa
kebijakan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan populasi kendaraan listrik dan kondisi lalu lintas saat ini.
Pendapat BYD tentang Kebijakan Gage
Managing Director BYD Indonesia, Eagle Zhao, menyatakan bahwa insentif bebas gage memang menjadi langkah awal
yang efektif dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik. Namun, seiring meningkatnya jumlah mobil listrik di jalan raya,
perlu ada kajian ulang agar kebijakan tersebut tetap relevan dan tidak menimbulkan kemacetan baru.
“Kami mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik.
Tetapi dalam jangka panjang, insentif seperti bebas gage sebaiknya dievaluasi berdasarkan data lalu lintas dan emisi,”
ujar Zhao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Kendaraan Listrik Meningkat Pesat
Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan
bahwa jumlah mobil listrik di Indonesia telah meningkat lebih dari 400% dalam dua tahun terakhir.
Pertumbuhan ini didorong oleh dukungan kebijakan fiskal seperti pembebasan pajak dan potongan bea masuk,
serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan.
Meski demikian, peningkatan jumlah kendaraan listrik juga berdampak pada padatnya lalu lintas di sejumlah ruas jalan,
terutama di area bebas gage seperti Sudirman dan Thamrin.
Para ahli transportasi menilai bahwa jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas kebijakan gage itu sendiri.
Kebijakan Pemerintah dan Tantangan Baru
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
berencana untuk meninjau ulang daftar kendaraan yang mendapatkan pengecualian dari aturan ganjil genap.
Evaluasi ini mencakup mobil listrik, kendaraan dinas pemerintah, hingga angkutan umum.
“Kami tidak akan mencabut insentif secara langsung. Namun, kami perlu memastikan bahwa kebijakan ini tetap sejalan
dengan tujuan utama, yaitu mengurangi emisi dan kemacetan,” ujar seorang pejabat dari KLHK.
Pemerintah juga sedang menyiapkan sistem monitoring digital untuk memantau pergerakan kendaraan listrik di area perkotaan.
Manfaat dan Risiko Jangka Panjang
Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia,
kebijakan bebas gage untuk mobil listrik memang memberikan dampak positif terhadap percepatan transisi energi.
Namun, tanpa regulasi lanjutan, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan di lapangan.
“Insentif semacam ini efektif di tahap awal. Tapi dalam jangka panjang, pemerintah perlu menerapkan sistem insentif berbasis emisi
dan efisiensi energi, bukan hanya berdasarkan jenis kendaraan,” ujar pengamat transportasi, Hendra Widjaja.
BYD dan Masa Depan Mobil Listrik Indonesia
Sebagai salah satu pemain utama di pasar mobil listrik global, BYD terus memperluas investasinya di Indonesia.
Perusahaan ini tengah menyiapkan fasilitas perakitan di Karawang
yang ditargetkan beroperasi pada pertengahan 2026.
Pabrik tersebut diharapkan dapat memproduksi hingga 100.000 unit kendaraan per tahun untuk pasar domestik dan ekspor.
BYD juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pusat dalam membangun ekosistem kendaraan listrik,
termasuk penyediaan infrastruktur pengisian daya dan daur ulang baterai.
“Kami ingin menjadi mitra jangka panjang dalam transisi energi bersih Indonesia,” tambah Zhao.
Kesimpulan
Pembebasan mobil listrik dari aturan ganjil genap telah berhasil menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional.
Namun, seiring dengan meningkatnya populasi kendaraan listrik, kebijakan ini perlu dievaluasi agar tetap efektif dalam mencapai
tujuan utama: pengurangan emisi, efisiensi lalu lintas, dan keberlanjutan lingkungan.
