Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Desk Penindakan yang sebelumnya dibentuk pada era kepemimpinan Budi Gunawan. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan efektivitas koordinasi penegakan hukum lintas lembaga.
Fokus Evaluasi
Djamari menegaskan bahwa desk tersebut dibentuk dengan tujuan memperkuat sinergi antara Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya. Namun, menurutnya perlu dilakukan evaluasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru bisa memperlambat proses penegakan hukum.
“Koordinasi penting, tapi jangan sampai justru membuat birokrasi semakin panjang. Kita ingin penindakan tetap tegas, cepat, dan transparan,” ujar Djamari.
Latar Belakang Desk Penindakan
Desk Penindakan lahir di era Budi Gunawan ketika menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memperkuat upaya penindakan kasus strategis, termasuk yang berkaitan dengan korupsi, terorisme, dan ancaman keamanan nasional.
Harapan Pemerintah
Dengan evaluasi ini, Menko Polkam berharap ada model koordinasi baru yang lebih efisien. Pemerintah menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi, sistem pelaporan terpadu, serta forum komunikasi reguler antar-lembaga penegak hukum.
Reaksi Publik
Kalangan akademisi dan pegiat hukum menilai langkah Djamari tepat sebagai bentuk pembaruan. Namun, mereka juga menekankan agar evaluasi tidak hanya berhenti di tataran birokrasi, melainkan benar-benar menghasilkan penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Lihat Juga di Wikipedia
Kategori
- Politik Indonesia
- Penegakan hukum
- Kabinet Indonesia
- Budi Gunawan
- Menko Polkam
